Syafruddin Adi
Mataram NTB - Benarkah ada udang di 'balik batu' atau kepentingan tersembunyi dibalik gerakan yang mendeklair bahwa PT. Amman Mineral Nusa Tenggara melanggar HAM dan memanipulasi dana Coorporate Sosial Responsibility (CSR).
Ada juga yang menuduh, Amman berbisnis diatas hak masyarakat dengan menjual limbah tembaga dan metal eks tambang atau scrap. Melanggar undang undang tenaga kerja dan lain sebagainya. Mungkin saja itu benar, ada oknum perusahaan yang memainkan manipulasi sedemikian rupa. Sehingga Amman terlihat bodoh dan kejam dimata masyarakat korban tambang. Semuanya sah sah saja.
Tapi issue mulai liar ketika berkembang dan mulai memberangus nilai strategis dari investasi Amman yang merekrut ribuan tenaga kerja, memberikan sumbangsih pendapatan bagi negara, pajak dan pendapatan pekerja serta pertumbuhan ekonomi. Disini kita mulai curiga.? (17/12/2022)
Jika benar Amman melanggar dan mengkondisikan itu secara sistemik, tentu ini berbahaya. Tapi mungkinkah Amman tega menjatuhkan pengakuan atau lisensi sosial yang harusnya mereka jaga dengan melakukan langkah konyol begitu.? Tentu tidak mungkin. Pemegang saham Amman akan menghadapi resiko berbahaya dan ancaman kondusifitas yang menghambat investasi mereka sendiri. Benarkah mereka sebodoh itu hingga tak faham resiko.?
Yang paling mungkin, yakni issue yang menyerang dan mengkristalkan bahwa Amman ditutup karena melanggar HAM dan skandal korupsi dana pemberdayaan serta tenaga kerja lokal, diorganisir kepentingan tertentu. Siapa mereka.? Mereka yang selama ini nyaman berbisnis dan mendapat untung besar dari keberadaan AMNT terutama memanfaatkan celah kewajiban perusahaan membangun smelter. Mereka iyalah mafia tanah.
Geng Mafia tanah ini paling dicurgai bermain dibalik serangan dan issue penutupan PT. Amman Mineral sendiri. Sebab, tanah yang mereka bebaskan, di 'Paksa' untuk di beli Amman mineral dengan harga selangit. Misalnya, mereka beli ke masyarakat otak Kris Rp 5 juta per are, mereka jual Rp 200 juta ke Amman mineral.
Bagaimana modus mereka melakukan itu, yaitu dengan memanfaatkan oknum pemerintah daerah yang mereka bisa bayar dan kasih fee. Terkadang juga Pemda setempat tidak sadar dimanfaatkan geng Mafia tanah ini yang mencakar dari pusat hingga daerah. Giliran skandal mafia tanah ini diusut, oknum Pemda bis ajadi bumper atau korban.
Aneh saja, Issue atau serangan terhadap Amman mineral ini mulai muncul ketika, Smelter mulai dibangun. Pembebasan lahan masih terus berporses dilakukan, baik di otak Kris dan lain sebagainya termasuk di Kiantar. Jangan jangan, Amman menolak proposal 'mahal' para geng Mafia tanah ini hingga mereka menyusun kekuatan dengan, mengorganisir perlawanan terhadap Amman melalui berbagai issue sensitif tadi. Mereka membiayainya dengan besar dan terencana.
Jadi, sebaiknya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo lebih teliti menyikapi berbagai issue kontra produktif yang dibangun oknum geng Mafia tanah di batu hijau ini. (red)
WARTAWAN.CO.ID