Syafruddin Adi
Mataram NTB - Nusa Tenggara Barat adalah salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari hasil pertanian. Bahkan oleh pemerintah pusat NTB disebut sebagai salah satu daerah yang menjadi benteng ketahanan pangan nasional.
Namun berbanding terbalik dengan support yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan Daerah baik di tingkat Provinsi NTB maupun pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di NTB terhadap punggawa / barisan terdepan yang mengurus irigasi bagi para petani yang ada di daerah masing-masing.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FKP3A) NTB, Iwan Firmansyah saat memimpin Rapat Koordinasi Umum dan penyusunan AD/ART Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FKP3A) NTB di Aula Kantor Irigasi PUPR Provinsi NTB, Kamis (08/08/2024).
Mengingat pidato yg sangat penting dari presiden republik indonesia tentang ancaman krisis air kedepannya khususnya dk NTB maka sudah tentu akan mengancam keberlangsungan aktifitas petani di NTB kedepan nya, maka dalam hal ini FKP3A NTB sangat khawatir dengan keberlangsungan petani khususnya petani irigasi di NTB maka perlu kiranya antara pemerintah dan lembaga pengelola irigasi harus segera memikirkan dan menyikapi hal ini dengan serius. Melalui wadah FKP3A NTB inilah diharapkan menjadi jembatan akses antara pemerintah dengan kelembagaan irigasi agar dapat berkolaborasi mencegah bahaya krisis air yang mengancam keberlangsungan petani iragasi di NTB.
Iwan sapaan akrabnya menilai hampir seluruh perhatian Pemerintah dari tingkat Pusat, Provinsi hingga ke Kabupaten Kota yang ada di NTB seperti kementrian PUPR, Dirjen SDA, Gubernur, Bupati / Walikota serta kepala OPD terkait dalam hal ini Dinas PUPR NTB belum maksimal dalam memberikan dukungan dan suportnya terhadap keberadaan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang fokus dalam membantu pemerintah dalam pengelolaan irigasi pertanian yang ada di seluruh Kota kabupaten di NTB yang tergabung dalam FKP3A.
“Ini tentu berbanding terbalik dengan Daerah NTB yang diberi gelar sebagai salah satu daerah yang menjadi Lumbung pangan untuk mendukung Ketahanan pangan nasional, sementara yang berjuang sebagai barisan terdepan dalam irigasi pertanian tidak mendapat perhatian apapun dari pemerintah, “tegasnya.
Selama ini pelaksana teknis irigasi di seluruh wilayah NTB dimana di pulau Lombok dinamakan Pekasih, di kabupaten Sumbawa disebut Malar dan di wilayah Bima/Dompu disebut Punggawa (sebutan bagi pengatur air pertanian di lahan persawahan) sama sekali belum tersentuh perhatian dari pemerintah.
Bahkan menurut Iwan, lembaga P3A belum pernah mendapatkan kejelasan dari pemerintah Terkait keberadaan Pekasih, Malar dan Punggawa itu sebagaimana yang sudah pernah diusulkan dalam beberapa usulan untuk mendapat fasilitas seperti jaminan kesehatan, kendaraan pendukung operasional atau intensif dari pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya membagi / mengatur irigasi ke persawahan masyarakat pada setiap musim tanam dilakukan dengan berjalan kaki sepanjang lahan persawahan terbentang di satu kawasan.
Belum lagi biasanya pembagian irigasi di sawah milik masyarakat tersebut dilakukan siang malam dengan resiko yang sangat besar sehingga tidak jarang seorang P3A (Pengasih, Malar ataupun punggawa ) itu jarang bisa berada dirumah berlama-lama bersama keluarga pada saat musim tanam.
“Saking besar tanggung jawabnya, petugas itu tidak berani pulang meninggalkan tugasnya jika belum selesai, “ ucapnya.
Belum lagi warga yang ingin diairi sawahnya biasanya berebutan karena ingin duluan mendapatkan air. Nah situasi ini jika pengurus P3A tidak ada maka tentu benturan antar warga pemilik sawah akan berbenturan. Namun berkat kehadiran petugas irigasi tersebut masyarakat yang ingin mendapatkan bagian air untuk pertanian di lahannya bisa diatur dengan baik tanpa harus berbenturan.
Tanggung jawab yang besar inilah yang kemudian membuat Ketua FKP3A NTB menjadi miris atas keadaan seluruh anggotanya yang sama sekali tidak mendapat perhatian dari Pemerintah.
Bahkan berdasarkan keterangan Anggota Forum dari beberapa Kabupaten jika dibandingkan dengan Ketua RW / RT saja keberadaan FKP3A ini sangan jauh fasilitas yang didapat dari Pemda masing-masing serti memiliki gaji atau fasilitas lain seperti kesehatan yang ditanggung dan memiliki fasilitas kendaraan, sementara anggota FKP3A hanya mengandalkan dana pribadi seadanya yang dimiliki anggota.
Menurutnya, Terkait perhatian dan dukungan Pemda dalam rapat Koordinasi yang dilakukan di Mataram 8 Agustus 2024, berdasarkan hasil koordinasi dengan semua Ketua FKP3A di tingkat Kabupaten/kota hanya satu-satunya Kabupaten Sumbawa yang memberi suport dan dukungan penuh terhadap kepada Petugas P3A Kabupaten Sumbawa untuk menghadiri Rakor tersebut.
“Pemda Sumbawa melalui Bappeda Sumbawa menurut keterangan Ketua FKP3A Sumbawa sangat mendukung, bahkan setiap ada kegiatan baik di kecamatan maupun rapat di tingkat provinsi, pengurus FKP3A nya difasilitasi bahkan hingga hotelnya di tanggung, “ucap Iwan.
Ia berharap kepada Bupati /Walikota di Kabupaten/Kota lainnya yang ada di NTB agar kiranya memberi perhatian kepada pengurus FKP3A seperti halnya perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Terakhir menjadi kekhawatiran Ketua FKP3A NTB bahwa jangan sampai keberadaan FK P3A justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu lanjutnya melalui Rakor tersebut akan dibahas serta memutuskan langkah yang akan diambil sesuai kesepakatan Pengurus dan anggota FKP3A NTB. . H. M. Yakup MS. Ketua Gabungan Daerah Irigasi (GDI) Kabupaten Sumbawa yang juga anggota FKP3A Sumbawa, kepada media ini menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa terutama kepada Bupati Sumbawa yang telah menyuport dan memberikan dukungan kepada FKP3A Sumbawa sehingga seluruh tugas yang dilaksanakan berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah perhatian Bupati Sumbawa cukup besar kepada kami, seperti kegiatan ini seluruh nya kehadiran kami di Mataram dalam mengikuti rapat Forum ini di fasilitasi seluruh nya oleh Bupati. Ya makan, transportasi serta hotel kami dibiayai, “pungkasnya.
Berbeda dengan Koordinator FKP3A Jumatra asal Kabupaten Lombok Tengah merasa sangat kecewa dengan pemerintah Lombok Tengah yang sama sekali tidak ada perhatian kepada anggota FKP3A yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.
“Mendengar cerita dari rekan kita Anggota Forum dari Sumbawa merasa Terharu, dimana kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki perhatian sangat besar, sementara dari Kabupaten/ kota lainnya tidak ada termasuk kami dari Lombok Tengah tidak ada sama sekali, “ucapnya.
Ia bahkan merasa kecewa dengan Bupati Lombok Tengah yang saat menghadap melaporkan Terkait kegiatan ini dijanjikan akan difasilitasi, tetapi hingga pelaksanaan kegiatan Rapat Forum ini tidak ada kabar berita dari Bupati ataupun PUPR Kabupaten Lombok Tengah.
Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi NTB, L. Kusuma Wijaya, mengapresiasi terbentuknya forum sebagai wadah komunikasi, diskusi dan kerja sama dengan kesepahaman dan tekad bersama yang sudah dibina. Forum ini dapat berkontribusi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koordinasi PUPR NTB dengan FKP3A NTB dikatakan sudah terbangun dan berjalan dengan baik, meskipun pembinaan belum secara maksimal dapat dilaksanakan.
Sementara itu Sekretariat Komisi Irigasi NTB Juraedah Dwi Anggraeni berharap kedepan kelembagaan pengelolaan irigasi salah satunya P3A bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah termasuk perangkat daerah terkait sehingga tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik.
“Perlu adanya tindakan pembinaan sebagai tindak lanjut keberadaan FKP3A. Jadi fungsi pembinaannya harus ditingkatkan, termasuk penyusunan database kelembagaan perkumpulan petani pemakai air baik IP3A/GP3A/P3A untuk dapat memudahkan perencanaan program dan kegiatan termasuk untuk koordinasi serta kolaborasi multistakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, “tutupnya. (Adb)
Updates. 
WARTAWAN.CO.ID